Sebuah Berita Inspiratif dan Info Terkini dari Jogja

Karakter UU ITE Sebagai Produk Hukum di Indonesia

Diposting oleh On 01.11.00 with No comments



Zonairwan.com, Yogya - Perkembangan teknologi saat ini secara global di seluruh dunia sudah sangat pesat, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif  perbuatan melawan hukum. 
Cara aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Karena itulah hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi memerlukan penanganan dan pengaturan hukum secara khusus, hal tersebut yang mendasari pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Menurut Prof. Moh. MahfudMD, ada dua karakter produk hukum, yaitu produk hukum responsif atau populistik dan produk hukum konservatif. 
  1. Karakter produk hukum responsif antara lain: mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat, bersifat aspiratif dan memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan sebaliknya.
  2. Karakter produk hukum konservatif antara lain: mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, dalam proses pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil, memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak.
RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Semula RUU ini dinamakan Rancangan Undang Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Akhirnya pada tanggal 25 Maret 2008 pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) mengesahkan UU ITE ini,.
Berikut adalah bunyi  Pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :
1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
KETENTUAN PIDANA
Menurut Pasal 45 ayat 1
1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Meskipun dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya, namun UU ITE ini masih menuai banyak kontra dalam penerapannya, mengingat tidak sedikit kelemahan yang di jumpai dari Pasal-pasal di dalamnya, maupun dari UU ITE iu sendiri secara keseluruhan. Sehingga UU ITE ini masih condong berkarakter sebagai produk hukum yang konservatif karena masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, sebagai upaya untuk menyikapi penerapan UU ITE yang masih menimbulkan banyak kendala secara teknis. (ISD)

Sumber : 
Moh. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik
Abdul Latif. 2010. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
http://www.kompasiana.com/adamicazawi/sifat-melawan-hukum-penghinaan-dalam-uu-ite-bikin-polemik-lagi_54ff695ba33311894c510155
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »